Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait ratusan pekerja atau buruh PT Sanken Indonesia yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan tutup pabrik di Cikarang, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan sejauh ini pihak Sanken belum lapor ke Kemnaker. Hanya saja ia mengetahui bahwa proses PHK masih dalam perundingan.

"Sanken ya, PHK mereka masih berunding bipartit ya, betul kami cek walaupun nggak lapor ke Kemnaker, masih di-handle dinas mereka masih berunding," kata Indah kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Sebelumnya, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Sanken Indonesia, Dedy Supriyanto mengatakan ada sebanyak 459 tenaga kerja yang terancam kena PHK. Rata-rata usia mereka sekitar 40 tahun.

"Pekerja yang terdampak seluruhnya ada 459 pekerja. Rata-rata usia Pekerja 40 tahun," kata Dedy kepada detikcom, Kamis (20/2).

Dedy mengatakan, saat ini serikat pekerja masih bernegosiasi dengan pihak manajemen. Dikarenakan masih dalam proses negosiasi, para buruh belum membuat aduan PHK ke Kemnaker imbas penutupan pabrik.

"Memang belum melaporkan ke Kemenaker karena masih dalam tahap negosiasi kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan," jelasnya.

Diketahui bahwa Sanken akan menutup pabrik di Cikarang pada Juni 2025. Perusahaan asal Jepang itu menyampaikan rencana penutupan dalam sistem online single submission (OSS).

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan penutupan pabrik Sanken di Cikarang merupakan permintaan langsung dari induk perusahaan di Jepang. Alasannya karena akan mengubah basis produksi menjadi semikonduktor.

"Karena permintaan dari (perusahaan induk) di Jepang untuk menutup line produksi di Indonesia yang untuk nanti akan dipindahkan ke Jepang untuk menjadi semikonduktor di Jepang," kata Setia dikutip dari Antara, Kamis (20/2).

Setia mengungkapkan pabrik tersebut secara bertahap memang mengalami penurunan produksi. Sampai 2024 utilitas dari fasilitas itu hanya 14%.

Menurutnya, secara garis besar perusahaan tersebut memiliki itikad baik karena sudah melaporkan rencana menghentikan basis produksi di Indonesia.

"Jadi ada itikad baik. Mereka sudah melaporkan dan saya pikir pasti akan sudah ada SOP yang mereka jalankan untuk menutup," kata dia.