Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Muare, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, untuk memberdayakan masyarakat setempat.


Kepala Kampung Muare Benyamin Kaokayahe di Timika, Jumat, mengatakan Pokja Kampung Muare mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui perkebunan pisang dengan melibatkan masyarakat di kampung itu.


"Yang mau dikembangkan masyarakat itu ialah bidang ekonomi, khususnya perkebunan. Masyarakat ingin menanam pisang," ujarnya.


Lahan yang disiapkan untuk perkebunan pisang sesuai kesepakatan berada di antara Kampung Pigapu dan Kampung Pomako, sebelum tembus ke Lopong. Dia memastikan kebun pisang yang hendak digarap adalah kebun baru.


"Luas lahan yang ada itu 300-400 meter persegi. Itu bisa tembus di Kali Wania," kata Benyamin.






Benyamin mengatakan kehadiran YPMAK melalui Program Pokja Kampung sangat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui program pokja. Pada tahun sebelumnya melalui program Pokja Kampung juga telah mengembangkan perkebunan kelapa. Kampung Muare yang terdiri atas lima rukun tetangga memiliki 348 kepala keluarga dengan jumlah jiwa mencapai 1.050 orang.



Ketua Kelompok Kerja Kampung Muare Yairus Manaheripi mengungkapkan alasan pemilihan perkebunan pisang menjadi program utama Pokja Kampung tahun anggaran 2026 karena komoditas tersebut memiliki pangsa pasar yang sangat menjanjikan di Mimika.


"Bibit pisang akan disiapkan masyarakat dan dibawa lalu ditanam di lahan yang sudah disiapkan, pelaksanaannya setelah pencairan dana dari YPMAK," ujar Yairus. Masyarakat di Kampung Muare umumnya berprofesi sebagai penokok sagu, petani kebun, nelayan, dan penangkap kepiting.


Staf Divisi Ekonomi YPMAK Dwi Iksan Kanang menjelaskan bahwa Program Pokja Kampung bertujuan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga di tingkat kampung melalui program yang telah disepakati bersama.






"Saya berharap ketika anggaran dicairkan dan program telah selesai dikerjakan agar segera membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) ini penting untuk menghindari kehilangan dokumentasi, dan mempermudah pencairan anggaran berikutnya," ujarnya.


Ia mengingatkan seluruh pengurus Pokja Kampung agar memanfaatkan anggaran secara maksimal sesuai dengan program kerja yang telah disepakati bersama antara pengurus dan masyarakat.



Adapun susunan Kepengurusan Pokja Kampung Muare tahun anggaran 2026, yakni Ketua Yairus Manaheripi, Bendahara Imelda Pahero, Sekretaris Hendrikus Amapiyawau, Anggota Yakobus Muruhuwau dan Karel Amiyu.