Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan keberadaan komite sekolah jangan menjadi beban bagi peserta didik di daerah.

Sebaliknya, lanjut dia, keberadaan komite sekolah harus bisa meringankan beban peserta didik dan orang tua, terutama terkait Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

"Harusnya komite sekolah dibuat untuk meringankan beban peserta didik dan orang tua, bukan menjadi beban," tegas Bobby didampingi Wali Kota Binjai Amir Hamzah saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA/SMK/SLB Negeri serentak se-Sumut secara virtual di SMA Negeri 1 Binjai, Sumatera Utara, Senin.

Gubernur juga menyoroti tidak adanya pengawasan terhadap komite sekolah selama ini.

Selain itu, komite sekolah harus pandai mencari peluang untuk membantu meringankan beban orang tua, seperti melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Jadi saya minta tolong Kadisdik (kepala Dinas Pendidikan) Sumut, kalau perlu komite sekolah ini yang mengawasinya siapa. Tidak ada. Kalau boleh dilihat, apa perlu komite sekolah diawasi," ucap dia.

Ia menjelaskan, komite sekolah yang dipilih harus orang tua siswa dari sekolah itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Sebab, pihaknya juga menemukan adanya komite sekolah yang bukan orang tua dari siswa di sekolah tersebut, dan kriteria komite sekolah tidak harus seorang tokoh atau memiliki ekonomi yang baik.

"Bagus kasih syarat kalau mencari uang dari luar untuk sumbangan sekolah, pilih saja ketua komite sekolah yang ekonominya kurang bagus. Ketika dia memikirkan dan memutuskan bayar uang sekolah sekian ratus ribu, maka dia juga yang kena nantinya," tutur dia.

Menurut dia, komite sekolah harus pandai mencari peluang di luar sekolah, dan jangan lasak di sekolah. "Kalau cuma perkara memimpin rapat dan putuskan angka berapa, saya rasa enggak usah komite," papar Bobby.

"Bagus anak-anak kita undang rama-rame sepakat angka berapa, kita buat seperti itu. Daripada komite ujung-ujungnya berapa dan akhirnya memberatkan, dampaknya sangat panjang. Ujung-ujung orang tua menekan anaknya," tambahnya.

Gubernur menyebut saat ini beban sekolah sangat luar biasa terhadap peserta didik dan para orang tua siswa, terkhusus persoalan SPP di 33 kabupaten/kota se-Sumut.

"Kami tanya orang tua apa program yang perlu kami buat. Keluhannya selain infrastruktur, mahal kali bayar uang sekolah, dan kadang tidak sanggup bayar. Ada bayar Rp100 ribu, Rp50 ribu, sehingga ini beban orang tua menyekolahkan anak-anaknya," ungkap Bobby.

Gubernur menyebutkan para orang tua murid di sekolah berharap SPP bisa digratiskan karena merupakan sumbangan dan bukan kewajiban.

"Untuk itulah, kenapa SPP gratis ini dimunculkan. Kami minta tolong, secara anggaran kami belum melakukan keseluruhan di 33 kabupaten/kota untuk menggratiskan SPP, dan baru 10 kabupaten kota digratiskan," sebutnya.

"Kami berjanji sampai 2029 nanti semua SPP di SMA/SMK/SLB Negeri akan digratiskan. Ini kami lakukan secara bertahap hingga 2029," ujar Bobby.