Liputan6.com, Jakarta - Realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp 173,6 triliun hingga triwulan II 2026. Nilai tersebut berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional pada periode yang sama.


Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif investasi di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, realisasi investasi Jakarta tercatat Rp 103,3 triliun dan meningkat menjadi Rp 270,9 triliun pada 2025.


“Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp173,6 triliun atau berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional. Pada periode yang sama, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen,” ujar Pramono saat menghadiri Jakarta Investment Award (JIA) 2026 di Hotel The Westin Jakarta, Senin (14/9/2026).


Menurut Pramono, peningkatan tersebut mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta sebagai lokasi untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha.


Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pembenahan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih terbuka dan kompetitif, termasuk melalui reformasi pelayanan perizinan.


 



Pergub Nomor 11 Tahun 2026


Investasi Jakarta Tembus Rp173,6 Triliun hingga Triwulan II 2026Realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp 173,6 triliun hingga triwulan II 2026. Nilai tersebut berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional pada periode yang sama. (Foto: Istimewa)
Investasi Jakarta Tembus Rp173,6 Triliun hingga Triwulan II 2026Realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp 173,6 triliun hingga triwulan II 2026. Nilai tersebut berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional pada periode yang sama. (Foto: Istimewa)

Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni Pergub Nomor 11 Tahun 2026 yang memberikan kepastian waktu penyelesaian sejumlah perizinan. Untuk perizinan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), waktu penyelesaiannya ditetapkan paling lama 15 hari.


“Sebagai gubernur, saya melakukan berbagai terobosan untuk bisa mencapai 50 besar kota global dunia. Sebenarnya, kita menyelesaikan berbagai hal dari yang kecil,” ujar dia.


Selain perizinan, Pemprov DKI Jakarta mendorong pembangunan infrastruktur melalui skema kolaborasi dan kemitraan dengan dunia usaha. Skema tersebut dinilai dapat membuka ruang partisipasi swasta sekaligus mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Pramono menekankan investasi yang masuk ke Jakarta harus memberikan manfaat lebih luas. Investasi tidak hanya diharapkan meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.


“Jakarta harus benar-benar bersiap menjadi kota global yang hijau dan tangguh. Yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan publik atau trust,” katanya.

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.