Pemuda yang berasal dari Tongkuno Selatan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) ini menulis opini berjudul "Literasi di Desa? Sekali lagi, Apakah Benar-Benar Menjawab Krisis Pendidikan di Desa?". Ia mengirimkannya kepada redaksi TribunnewsSultra.com, Kamis (24/9/2026).

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Literasi secara harfiah merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengolah, menganalisis serta pandai menggunakan informasi secara kritis baik saat membaca maupun menulis. Lebih sederhananya literasi adalah individu yang gemar membaca, menganalisis hingga kritis terhadap suatu hal.

Literasi juga menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia (Mistahul Jannah, 2025). Akan tetapi, bagaimana caranya jika literasi ini di bungkus menjadi sebuah metode kampanye guna membangun kesadaran kritis di masyarakat, dalam membaca, menilai, hingga menelaah sebuah informasi yang dapat menjadi sebuah pondasi berpikir bagi setiap individu di masyarakat dan menjadikan dampak gerakan atau tren yang signifikan didalamnya. Dengan kata lain model upaya ini merupakan langkah meningkatkan kualitas pendidikan di luar pendidikan formal melalui ajakan berliterasi atau semangat membaca.

Namun bagaimana jika gerakan ini dibungkus menjadi ‘‘Literasi di desa?’

Yakni, sebuah gerakan dan kampanye yang secara pengertian sama kendati tempatnya di desa dan bagaimana lagi jika, gerakan literasi ini alih-alih terdengar seperti ide, terasa terdengar seperti sebuah masalah sekaligus solusi? Lantas seperti apa; ide, masalah, dan solusi didalam gerakan literasi di desa?

Memang belakangan telah banyak riset dan sarana terkait solusi atas krisis pendidikan di wilayah-wilayah pelosok dengan mengkampanyekan pentingnya literasi sebagai faktor x dalam meningkatkan kualitas pendidikan di luar ruangan kelas sekaligus upaya mengejar ketertinggalan. Adapun dalam realitasnya telah banyak pegiat yang telah menanggapi pentingnya literasi di desa melalui aksi nyata dalam berbagai kegiatan semarak literasi di desa-desa, seperti pojok baca, perpustakaan mini, dan pegiat baca lainnya yang dibugkus di desa. Namun dalam konteks hari ini apakah kegiatan literasi atau meliterasikan masyarakat desa melalui kegiatan membaca menjadi solusi dari pendidikan di Desa? Sederhananya. Sekali lagi, apakah literasi di Desa benar-benar menjawab terhadap krisis pendidikan yang terjadi di desa?

Baca juga: OPINI: Ketika Kampus Berlomba Jadi Internasional, Apakah Mahasiswanya Sudah Siap?

Untuk menjawab itu mari kita lihat data berikut, yakni mengutip dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (kemendikdasmen) pada April 2026 tercatat 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan dari 1.913.633 anak belum pernah sekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini juga diperparah oleh pernyataan menteri sosial merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2023, sekitar 86,34 persen anak Indonesia mengakses SMA sederajat, sementara 33,21 persen mengalami putus sekolah.

Data berikutnya juga seperti menjelaskan hal yang sama yaitu akses, melihat dari indeks desa membangun atau IDM melalui  Indeks Ketahanan Sosial atau IKS yang mengukurseberapa jauh kualitas dan layanan dasar yang terdapat di desa. Indikator ini menjadi penting karena terdapat elemen pendidikan sebagai salah satu tolak ukur atas kualitas desa.

Hasilnya terdapat ketimpangan angka antara pelosok dengan yang bukan pelosok dan dalam angka yang dimaksudkan daerah yang dosoroti meliputi Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT sebagai pelosok dan sebagai non pelosok meliputi, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Bali.

Pada jenjang SMA sejak tahun 2023, tingkat penyelesaian pendidikan di kota mencapai 73,25 persen, sementara di desa hanya 56,38 persen selisih 16,87 poin. Sekolah menengah atas dan perguruan tinggi sebagian besar berlokasi di pusat kota, sehingga siswa pedesaan menghadapi hambatan jarak, biaya transportasi, dan keterbatasan fasilitas belajar.

Angka di atas menjelaskan kesenjangan yang konsisten terkait penyelesaian pendidikan SMA di kota vs desa juga didalamnya terdapat persoalan atas pemerataan pendidikan yaitu, akses, sehingga hal ini masih menunjukkan ketimpangan dalam distribusi pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Dan jika kita mengacu pada dua basis data diatas maka literasi di desa terdengar seperti sebuah ide yang mengatasi ketimpangan dalam akses pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Namun masalahnya adalah berliterasi atau kegiatan sekadar membaca buku adalah kegiatan yang jarang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat desa. Alih-alih membaca buku masyarakat desa masih menganggap bahwa pendidikan itu adalah bersekolah diajarkan guru dan diluar daripada itu bukanlah pendidikan, sederhananya pendidikan itu sekolah dan kalau tidak sekolah tidak dapat pendidikan.

Hal ini yang menjadikan stigma bahkan tidak sedikit membentuk pola di masyarakat desa terhadap kegiatan membaca buku yang menjadikannya bukan kebutuhan sosial utama dan hanya kalangan tertentu saja yang melakukan itu contohnya seperti orang-orang sekolah tinggi, sehingga menjadikan membaca merupakan aktivitas tersier dan sulit dijadikan sebagai kegiatan utama oleh semua kalangan masyarakat desa.

Salah satu yang menjadi pemicunya juga adalah lagi-lagi terkait akses, jika data diatas menjelaskan sebab dari ketimpangan pendidikan karena akses seperti jarak, biaya, hingga rangkaian ekonomi lainnya hal yang sama terhadap literasi juga demikian, dimana masyarakat desa cenderung terbatas pada akses buku-buku seperti perpustakaan, toko buku hingga harga buku yang menjadikan alasan pokok untuk orang desa menimbang membeli sebuah buku atau sekadar membaca buku dan hal ini sedikitnya membentuk pandangan bahwa kegiatan membaca bukan untuk semua masyarakat desa.

Namun keterlibatan pemangku kebijakan dalam konteksnya pemerintah yang menjawab masalah atas akses, pemerintah melalui program SDGs desa atau Sustainable and Development Goals desa menargetkan pendidikan sebagai layanan yang inklusif terutama bagi masyarakat desa dan akan memastikan anak-anak tidak putus sekolah minimal hingga SMA. Akan tetapi, lagi-lagi program ini bukanlah program sekedar membaca atau meningkatkan literasi itu sendiri melainkan prioritas utamanya adalah menyelesaikan sekolah. Poinya, upaya ini bagus dalam menjawab krisis pendidikan sebagai solusi atas ketimpangan.

Dan justru, disitulah letak masalah literasi di desa yang sebenarnya. Pemerintah cenderung menjawab masalah pendidikan dan bukan menjawab masalah literasi di desa, sementara literasi di desa ia hadir sebagai budaya yang belum umum dan bukan sebagai program pemerintah bahkan belum menjadi kesadaran guna meningkatkan pilar pembangunan manusia.

Pemerintah disamping itu ia menjawab krisis pendidikan di desa sebagai respon statistik dimana ketika menjawab angka putus sekolah maka tindakannya adalah pastikan semuanya tamat sekolah. Sehingga hal ini yang membuat gerakan literasi di desa tidak didukung penuh oleh pemerintah dengan alasan statistik. Barangkali anggapan fokus lulus sekolah lalu dapat kerja adalah lebih bagus dibanding membaca buku kanan kiri tapi tidak tamat sekolah. Dan ketika tamatpun tamat juga membaca bukunya (Js. Khairen).

Inilah yang membuat sekurangnya anggapan dan pola pikir masyarakat desa yang melihat kegiatan membaca bukan bagian dari mereka dan tidak menjamin secara eksplisit di dalam relasi pendidikan formal, contohnya tidak menjamin kesuksesan itu sendiri. Oleh karenanya, masalah ini terasa lebih kompleks tentang seperti apa literasi di desa yang mengikuti tren ketimpangan akses dan kualitas pendidikan diberbagai desa serta solusi yang diberikan pemerintah yang belum mendukung penuh.

Namun apakah berarti literasi di desa menjadi tidak penting?

Dengan berat saya katakan bahwa terdapat kesenjangan persoalan antara meningkatkan kualitas pendidikan dengan budaya literasi. Dalam konteks pemerintah yang menjawab kualitas pendidikan di desa dengan upaya meningkatkan literasi tidak berbanding lurus.

Tetapi literasi dalam konteks pendidikan ia bukan sekedar meningkatkan pendidikan melainkan ia membangun pondasi bagi pendidikan itu sendiri. Namun masalahnya disini, ditengah banyak pandangan masyarakat yang menganggap kegiatan literasi bukan bagian program pemerintah dan selama pemerintah masih melihat gerakan literasi hanya gerakan komunitas atau pegiat biasa selama itu pula literasi di desa belum menjadi penting bagi pemerintah dan akan tetap menjadi pagar pemisah bagi pendidikan formal juga pendidikan literasi itu sendiri yang tidak akan memecahkan masalah pendidikan di desa sebenarnya.

Maka dari itu, literasi hadir sejatinya bukanlah proyek instan yang memberikan dampak cepat bagi penanganan pendidikan, lebih dari itu literasi seharusnya menjadi juru kunci dalam membangun masyarakat desa yang baru yang bergerak lurus dengan capaian pendidikan sekolah, karena ia bukan sekedar solusi statistik bagi ketimpangan pendidikan melainkan ia adalah solusi bagi peradaban yang maju agar tidak tamat sekolah tamat pula membaca. Meskipun literasi saat ini benar-benar belum menjawab secara eksplisit atas berbagai krisis pendidikan tetapi percayalah, ia menjawab kamu sebagai satu dari sekian kesadaran yang menjadi bagian juru kunci itu. Karena, literasi adalah solusi pembangunan manusia yang panjang. Dan masyarakat desa yang maju adalah masyarakat yang terus membaca.

“into for a complete unknown”.

(*)

(TribunnewsSultra.com)