TRIBUNNEWSMAKER.COM - Bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi sorotan setelah kondisi fasilitas tersebut terlihat dalam unggahan di media sosial.

Dalam unggahan yang beredar, turut ditampilkan kondisi bangunan serta kendaraan operasional SPPG yang disebut berada di Rangkasbitung.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sarana dan prasarana pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama karena SPPG menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.

Sorotan itu muncul di tengah upaya pemerintah memperluas layanan MBG dan menambah jumlah SPPG di berbagai daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian memberikan penjelasan mengenai kondisi fasilitas yang menjadi sorotan tersebut.

BGN menegaskan, kondisi satu lokasi tidak serta-merta dapat menggambarkan kondisi seluruh SPPG di Indonesia.

Baca juga: BGN Anggarkan Belanja Sprei dan Sarung Bantal, Nilai Tembus Rp9 M Netizen Bisa Geleng-geleng Kepala

Untuk memastikan apakah sebuah fasilitas memang terbengkalai atau belum dapat digunakan, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.

BGN menyebut beberapa hal yang perlu diverifikasi, mulai dari status bangunan, kepemilikan aset, kesiapan operasional hingga alasan fasilitas tersebut belum dimanfaatkan.

Artinya, kondisi bangunan yang terlihat dalam unggahan media sosial belum cukup untuk menyimpulkan bahwa fasilitas tersebut merupakan SPPG yang mangkrak.

Apalagi, SPPG di wilayah Kabupaten Lebak sendiri terus menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG.

Pada 2025, BGN Kabupaten Lebak menyebut terdapat 107 SPPG yang ditunjuk pemerintah untuk melayani program tersebut. 

Saat itu, sebanyak 30 SPPG telah beroperasi di sejumlah kecamatan, termasuk Rangkasbitung.

Polri juga sebelumnya menyatakan keterlibatannya dalam pembangunan dan pengelolaan SPPG di Banten.

Pada Agustus 2025, Polda Banten menyebut terdapat sejumlah titik SPPG di bawah jajaran kepolisian, termasuk SPPG Polres Lebak.

Dua unit SPPG juga tercatat sebagai bagian dari lokasi yang didaftarkan Polda Banten.

Bahkan, SPPG di lingkungan Polres Lebak pernah menjalankan distribusi MBG bagi penerima manfaat di wilayah Rangkasbitung.

Dalam pelaksanaan program tersebut, kepolisian melakukan pemantauan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan tepat sasaran.

Karena itu, munculnya sorotan terhadap sebuah bangunan SPPG di Rangkasbitung menjadi perhatian tersendiri.

Terlebih, pemerintah saat ini terus mendorong perluasan program MBG, sementara kesiapan fasilitas menjadi salah satu faktor penting agar layanan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Persoalan fasilitas tidak hanya menyangkut apakah sebuah bangunan sudah berdiri atau belum.

Infrastruktur tersebut juga harus dipastikan memiliki status yang jelas, memenuhi persyaratan, serta benar-benar siap digunakan untuk mendukung pelayanan makanan bergizi.

BGN sendiri menegaskan bahwa fasilitas SPPG harus memenuhi ketentuan operasional.

Dapur yang tidak memenuhi persyaratan atau melanggar standar dapat dikenai penghentian sementara untuk menjalani evaluasi dan perbaikan.

Dengan demikian, kondisi bangunan SPPG di Rangkasbitung yang menjadi sorotan masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

Yang paling penting, status bangunan, aset, serta kesiapan operasionalnya dapat dijelaskan secara terang sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.

Di sisi lain, sorotan tersebut menjadi pengingat bahwa percepatan pembangunan SPPG harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan kepastian pemanfaatan fasilitas.

Sebab, keberadaan bangunan saja belum cukup.

Fasilitas yang dibangun untuk mendukung program MBG pada akhirnya harus benar-benar siap digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

(Tribunnewsmaker.com)