TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara (PPU) belum memiliki dukungan anggaran operasional dari pemerintah daerah untuk sejumlah kebutuhan penanganan bencana. 

Untuk kegiatan tertentu, BPBD Penajam Paser Utara mengandalkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan mekanisme penggantian biaya atau reimburse.

Kepala Pelaksana BPBD PPU Nurlaila mengatakan, Penajam Paser Utara termasuk satu dari lima kabupaten/kota yang mendapat alokasi dukungan dana dari pemerintah provinsi.

Namun, bantuan tersebut tidak langsung diterima dalam bentuk anggaran operasional.

Baca juga: Pemprov Kaltim Perkuat Mitigasi Karhutla, Wagub Seno Aji Desak Dukungan Operasi Udara ke BNPB

BPBD harus terlebih dahulu menggunakan dana untuk membiayai kegiatan, kemudian menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ), sebagai dasar pengajuan penggantian biaya kepada pemerintah provinsi.

"Jadi sifatnya reimburse. Kami melakukan kegiatan dulu, baru nanti mengajukan pembayaran," ungkapnya kepada TribunKaltim.co, Jumat (30/10/2026).

Mekanisme tersebut membuat BPBD Penajam Paser Utara harus menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. 

Sebab, dana dari provinsi tidak dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional di lapangan.

Nurlaila juga menyebut, BPBD Penajam Paser Utara tidak memiliki anggaran untuk pengadaan sejumlah kebutuhan penanganan bencana. 

Bahkan, untuk kebutuhan peralatan seperti selang, pihaknya mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi.

Baca juga: Polda Kaltim Tetapkan 31 Tersangka dalam Kasus Karhutla, Dua Korporasi Terlibat

"Kami benar-benar enggak ada dana, jadi enggak ada pengadaan. Selangnya kami dari provinsi," ujarnya.

Ia turut menyinggung keterbatasan dukungan anggaran penanganan bencana di daerah.

Nurlaila menyebut besaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penanganan kondisi darurat.

"Namun karena keterbatasan dana tersebut membuat kita harus mengandalkan dukungan dari pemerintah provinsi," katanya.

"Untuk memenuhi sejumlah kebutuhan penanganan bencana," pungkasnya. (*)