Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Keputusan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, melantik Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif menuai sorotan. 

Kuasa hukum Derek Niklas Baljanan, Petrus Hans Baljanan, menilai pelantikan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang tata cara pengangkatan kepala ohoi.

Petrus mengatakan polemik ini sebenarnya telah berlangsung sejak periode pertama kepemimpinan Bupati Muhammad Thaher Hanubun. 

Selama lima tahun, Ohoi AD Ngurwul tidak memiliki kepala ohoi definitif dan roda pemerintahan hanya dijalankan oleh Penjabat (Pj) Sementara Kepala Ohoi.

Menurutnya, kondisi tersebut sudah melampaui batas waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mengisi kekosongan jabatan. 

Baca juga: Kabid Humas Polda Maluku Ingatkan Warga Jangan Tergiur Motor Murah, Bisa Jadi Hasil Curanmor

Baca juga: Masuk Kabinet Pemerintahan Prabowo, 3 Tokoh Penting PSI Mundur Berjamaah

Namun, kewenangan itu memiliki batas waktu yang jelas.

Petrus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur masa jabatan Penjabat Kepala Desa atau Ohoi paling lama satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun berikutnya.

Selain itu, aturan teknis di Kabupaten Maluku Tenggara juga hanya memberikan masa jabatan enam bulan bagi Penjabat Kepala Ohoi untuk memfasilitasi seluruh proses administrasi hingga terpilihnya kepala ohoi definitif.

"Dengan demikian, pembiaran jabatan Penjabat Sementara selama lima tahun jelas telah melampaui batas waktu yang diamanatkan peraturan perundang-undangan," ujar Petrus.

Persoalan semakin memanas ketika Bupati Maluku Tenggara melantik Lutfi Baljanan sebagai kepala ohoi definitif di tengah belum tuntasnya persoalan dualisme kepemimpinan.

Petrus juga menilai pelantikan tersebut bertentangan dengan hukum adat yang diakui dalam perda karena Lutfi diklaim bukan berasal dari garis lurus keturunan mata rumah parentah yang memegang hak perintah.

Ia menjelaskan, kliennya, Derek Niklas Baljanan yang merupakan mantan Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif, sebelumnya telah mengajukan berkas pencalonan.

"Permasalahan ini berawal saat klien kami, Derek Niklas Baljanan, yang juga mantan Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif dan berasal dari keturunan lurus, telah mengajukan berkas pencalonan. Berkas tersebut telah disetujui bahkan sudah dilakukan pengukuhan pertama kali oleh Raja Maur," kata Petrus.

Namun, saat proses tinggal menunggu pelantikan oleh bupati, muncul pengukuhan baru terhadap Lutfi Baljanan yang dilakukan Raja Maur, Leopoldus Rahail.

Menurut Petrus, Raja Maur beralasan pengukuhan baru dilakukan karena Derek dianggap melakukan pelanggaran adat berupa penarikan kembali lela atau meriam kecil kuno yang sebelumnya telah diserahkan kepada raja.

Raja Maur kemudian mengukuhkan Lutfi Baljanan dengan komitmen jabatan tersebut hanya dijalankan selama satu periode sebelum nantinya dikembalikan kepada Derek.

Atas munculnya pengukuhan ganda tersebut, pihak Derek langsung mengajukan sanggahan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan menyampaikan keberatan kepada Raja Maur.

Namun hingga pelantikan dilaksanakan, kata Petrus, tidak ada satu pun tanggapan ataupun jawaban dari Pemkab Maluku Tenggara.

"Bupati justru langsung melantik Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif," ujarnya.

Kuasa hukum Derek pun mempertanyakan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pelantikan tersebut.

"Pertanyaan kami, pengukuhan raja atas dasar pelanggaran adat dengan Perda Nomor 03 Tahun 2009, mana aturan yang lebih tinggi? Apakah hukum adat bisa menabrak aturan hukum positif di atasnya? Ini yang sangat janggal," tegas Petrus.

Ia menilai, jika memang terjadi pelanggaran adat, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme adat tanpa mengesampingkan ketentuan Perda yang berlaku.

Menurutnya, sebagai kepala daerah, bupati semestinya memanggil kedua belah pihak atau memerintahkan Raja Maur untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama sebelum mengambil keputusan melantik kepala ohoi definitif.

Karena merasa keberatannya diabaikan, pihak Derek Niklas Baljanan telah mengajukan keberatan administratif kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Apabila keberatan tersebut tetap tidak ditindaklanjuti, Petrus memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna meminta pembatalan Surat Keputusan pelantikan Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif.(*)