Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dana pemulihan bencana Sumatera diperkirakan senilai Rp42 triliun untuk disalurkan pada 2027 untuk mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah terdampak di tiga provinsi.

"Tahun depan itu, kami sampaikan kepada Bapak Presiden tadi anggarannya lebih kurang Rp42 triliun. Bukannya kepada saya ya, tetapi kepada kementerian dan lembaga," ujar Tito dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam.

Jumlah tersebut terdiri atas kebutuhan baru sekitar Rp33 triliun, ditambah sekitar Rp9 triliun dana pada 2026 ini yang belum terealisasi dan akan dikucurkan pada 2027.

Dana itu sendiri akan disalurkan ke kementerian/lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun dan memperbaiki jalan, pasar dan berbagai fasilitas umum lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa tidak ada masalah, beliau menyiapkan anggaran tersebut," ucapnya.

Kementerian dan lembaga terkait dapat mengajukan kepada Kementerian Keuangan dan jika sudah mendapatkan persetujuan dapat melakukan lelang cepat.

Diharapkan dengan demikian pada Januari atau paling lambat Februari 2027 proses rehabilitasi dapat segera berjalan lagi.

Tito mengatakan hal itu untuk menghindari kondisi stagnan yang dapat menyebabkan proses rekonstruksi dan rehabilitasi baru bisa dimulai pada Mei dan Juni 2027.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan pemerintah pusat menyalurkan Rp12,34 triliun, termasuk tambahan transfer ke daerah (TKD), kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Dana tersebut terdiri atas bantuan belanja tidak terduga (BTT) Rp268 miliar, tambahan TKD dari Kementerian Keuangan atas perintah Presiden Rp10,64 triliun, dan tambahan TKD lain Rp1,4 triliun. Tambahan TKD yang terakhir ditujukan untuk belanja pegawai, tetapi sebagian juga dipakai untuk penanganan bencana.