Tribunjogja SLEMAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman mengungkap sejumlah temuan penting dalam penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kapanewon Cangkringan. 

Salah satu temuan utama adalah persoalan sanitasi dan higienitas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umbulharjo yang menjadi lokasi pengolahan makanan.

Tim gabungan menemukan keberadaan lalat di sejumlah area pengolahan makanan, mulai dari gudang bahan baku hingga ruang pencucian peralatan masak. Temuan tersebut memunculkan kebutuhan evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena hingga Selasa (10/11/2026) pukul 19.00 WIB, tercatat sebanyak 153 orang mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program tersebut.

Dinkes Temukan Lalat di Ruang Pengolahan Makanan

Penyelidikan lingkungan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinkes Sleman, Puskesmas Cangkringan, dan Field Epidemiology Training Program (FETP) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan keberadaan lalat di beberapa area penting dapur SPPG Umbulharjo.

Lokasi yang ditemukan lalat antara lain gudang penyimpanan buah dan sayur, ruang persiapan bahan makanan, ruang pengolahan, hingga area pencucian peralatan masak.

Keberadaan serangga di area pengolahan makanan menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan karena berpotensi memengaruhi kualitas dan keamanan pangan apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Temuan tersebut kini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan terhadap sistem sanitasi dapur MBG di wilayah tersebut.

Ada Indikasi Tikus 

Selain menemukan lalat di berbagai ruangan, tim juga mencatat adanya indikasi keberadaan tikus di area gudang basah.

Temuan lain yang mendapat perhatian adalah belum adanya pemantauan suhu penyimpanan bahan pangan secara rutin dan terdokumentasi dengan baik.

Padahal pengawasan suhu penyimpanan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas bahan makanan dan mencegah pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu poin yang akan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah daerah dan pihak pengelola SPPG.

Dinkes Minta SOP Higiene dan Sanitasi Dijalankan

Kepala Bidang Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Sleman, dr. Khamidah Yuliati, menekankan pentingnya penerapan standar kebersihan yang lebih ketat dalam seluruh proses penyediaan makanan.

Menurutnya, pengelola SPPG harus memastikan seluruh prosedur higiene dan sanitasi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"SPPG perlu terus menjaga higiene dan sanitasi lingkungan serta bahan pangan. SOP juga harus dijalankan secara ketat agar kualitas dan higienitas makanan siap santap tetap terjaga sesuai standar yang telah ditentukan," kata Yuli dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Ia menilai disiplin dalam menjalankan prosedur operasional menjadi faktor penting untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan pendataan Dinkes Sleman, jumlah warga yang mengalami gejala gangguan kesehatan mencapai 153 orang.

Para korban dilaporkan mengalami berbagai keluhan seperti sakit perut, diare, mual, muntah, perut melilit, hingga pusing.

Meski jumlah korban cukup banyak, Dinkes memastikan tidak ada pasien yang harus menjalani rawat inap.

Menurut Yuliati, penanganan cepat oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama berhasil mencegah kondisi pasien berkembang menjadi lebih serius.

Dari total 153 orang yang mengalami gejala:

• 55 orang menjalani rawat jalan.
• 50 orang melakukan pengobatan secara mandiri.
• 48 orang tidak memerlukan pengobatan.

Seluruh pasien dilaporkan dalam kondisi yang relatif terkendali.

Semur Ayam Diduga Paling Berkaitan dengan Munculnya Gejala

Hasil analisis epidemiologi sementara menunjukkan adanya hubungan statistik yang cukup kuat antara konsumsi menu semur ayam dengan munculnya gejala pada para korban.

Meski demikian, Dinkes Sleman menegaskan bahwa temuan tersebut belum bisa dijadikan kesimpulan akhir mengenai sumber penyebab keracunan pangan.

Masih diperlukan serangkaian pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah terdapat kontaminasi pada makanan tersebut maupun faktor lain yang berkontribusi terhadap munculnya gejala.

Pemerintah meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi agar tidak terjadi kesimpulan yang prematur.

Sampel Makanan dan Feses Siswa Dikirim ke Laboratorium

Untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut, tim investigasi telah mengambil berbagai sampel dari lokasi.

Sampel yang diperiksa meliputi:

• Sampel makanan dari bank sampel SPPG.
• Sampel air yang digunakan untuk memasak.
• Sampel air dari sekolah.
• Spesimen feses siswa yang mengalami gejala.

Seluruh sampel tersebut dikirim ke laboratorium pada Rabu (11/11/2026) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil uji laboratorium nantinya akan dipadukan dengan analisis epidemiologi untuk menentukan sumber kontaminasi serta penyebab pasti kejadian luar biasa tersebut.

Pemkab Sleman Siapkan Evaluasi

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis, Abu Bakar, memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap penyelenggaraan program MBG.

Evaluasi tidak hanya berfokus pada kualitas makanan yang disajikan, tetapi juga seluruh rantai proses penyediaan makanan.

"Kami akan kembali turun ke lapangan untuk memeriksa keseluruhan proses penyediaan makanan. Pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi makanan, tetapi juga setiap tahapan penanganannya sebelum sampai ke tangan penerima manfaat," katanya.

Menurut Abu Bakar, pemeriksaan akan dilakukan mulai dari penyimpanan bahan di cold storage, proses pengolahan, distribusi menggunakan kendaraan pengangkut, hingga kebersihan wadah makanan yang digunakan.

Abu Bakar menegaskan seluruh tahapan dalam penyelenggaraan MBG harus memiliki sistem mitigasi risiko yang jelas.

Jika ditemukan pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan, Pemerintah Kabupaten Sleman tidak menutup kemungkinan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pihak berwenang.

Terkait kemungkinan penghentian operasional SPPG Umbulharjo Cangkringan, menurutnya Pemkab Sleman dapat memberikan rekomendasi, meskipun keputusan akhir berada di tingkat provinsi. "Saya akan rekomendasikan, walaupun yang memutuskan nanti kantor provinsi atau Satgas provinsi. Kalau memang itu parah, ya harus kita tindak lanjuti," tegas dia.

Dinas Pendidikan Sebut Masalah Bukan Kali Pertama

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, mengungkapkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan SPPG Umbulharjo bukan pertama kali terjadi.

Menurutnya, evaluasi dan perbaikan sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak terkait.

"Ini bukan pertama kali. Kalau sekali mungkin masih bisa dilakukan pembinaan dan perbaikan. Tetapi kalau sudah berkali-kali, tentu harus ada evaluasi," ujar Mustadi.

Ia berharap kejadian yang menimpa ratusan siswa dan warga kali ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara lebih serius terhadap pelaksanaan program MBG.

Pengelola SPPG Tunggu Hasil Pemeriksaan Resmi

Sementara itu, Kepala SPPG Umbulharjo Cangkringan, Intan Khurniawati, menyatakan pihaknya masih melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Menurutnya, hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab utama munculnya gejala gangguan kesehatan pada ratusan orang tersebut.

"Terkait kejadian tersebut, saat ini masih dalam proses penelusuran dan koordinasi dengan pihak terkait. Kami belum dapat memastikan penyebabnya, mengingat masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah ada hasil pemeriksaan dari instansi berwenang. Terima kasih atas pengertiannya," ujar Intan. (rif)

Baca juga: Sedimentasi Sungai Progo Picu Pengikisan Lahan Milik Warga Sentolo