BANJARMASINPOST.CO.ID - MUSIM kemarau serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga turut membakar puluhan hektare perkebunan rakyat memicu anjloknya volume produksi getah (lateks). Akibatnya, kenaikan harga tidak serta-merta mendongkrak kesejahteraan petani karena sedikitnya volume barang yang bisa dijual.

Padahal Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Provinsi Kalimantan Selatan terus menyajikan informasi perkembangan harga komoditas perkebunan, khususnya karet.

Berdasarkan informasi perkembangan harga karet yang mengacu pada data perdagangan karet dunia melalui Singapore Exchange (SGX) pada produk SICOM Rubber, awal November, harga karet berdasarkan tingkat Kadar Karet Kering (KKK) menunjukkan angka yang cukup kompetitif.

Untuk KKK 100 persen tercatat sebesar Rp 44.467 per kilogram sebagai acuan harga berdasarkan Kadar Karet Kering ( K3). Di Kalsel, harga berdasarkan tingkat K3 masing-masing tercatat sebesar Rp 31.126 per kilogram untuk KKK 70 persen, Rp 26.680 per kilogram untuk KKK 60 persen, Rp 22.233 per kilogram untuk KKK 50 persen, serta Rp 17.786 per kilogram untuk KKK 40 persen.

Disampaikan Sekretaris Eksekutif  Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Cabang Kalseltengtim, Hasan Yuniar, kondisi perkaretan Kalsel untuk luas perkebunan karet 2024 PR, PBN, PBS 184.415 Ha dan produksi 127.955 ton/KKK Bokar.

Baca juga: Produksi Karet Petani di Tanahbumbu Anjlok Terdampak Kemarau, Harga Tembus Rp 21 Ribu per Kilogram

“Luas Perkebunan Karet Rakyat 92 persen dan selebihnya milik PBN dan PBS sekitar 8,0 persen. Usia tanaman karet kebanyakan berkisar di atas 25 tahun,” jelasnya.

Tanaman karet kurang terpelihara dan terawat serta jarang dilakukan pemupukan. Selain itu banyaknya alih fungsi lahan karet ke pertambangan dan tanaman perkebunan lainnya.

“Mutu bokar cukup baik, namun masih dicampur benda asing, seperti pasir, tatal atau ranting, direndam dalam air, masih adanya serat karung plastik, menggunakan koagulum yang tidak dianjurkan,” terang Hasan.

Hal lain, jumlah SDM tenaga penyadap karet sangat kurang, alih fungsi tenaga penyadap ke usaha lain, teknis penyadapan belum memenuhi persyaratan. Kelembagaan petani UPPB belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu adanya perusahaan industri karet (bukan anggota Gapkindo) untuk mendapatkan bahan baku atau bokar dengan sayembara berhadiah yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. “Kemudian masih adanya kekhawatiran munculnya penyakit gugur daun (Pestalotiopsis) menghadapi musim hujan awal tahun 2027,” beber Hasan.

Adapun pemenuhan penerapan ketentuan ekspor ke Eropa berupa flatform Europaen Union Deforestation Regulation (EUDR) tentang produk bebas dari deforestasi dan degradasi hutan efektif berlaku 30 Desember 2026.

Diakui, kenaikan harga karet global, tidak saja memberi keuntungan bagi pengusaha industri karet, tetapi juga secara otomatis memberikan dampak kenaikan harga di tingkat petani pekebun karet.

“Memang kontradiktif antara kondisi harga yang membaik dengan pengaruh kemarau berkepanjangan, yang mana lateks yang dihasilkan oleh pohon karet tidak maksimal, bahkan di antaranya sama sekali tidak mampu mengeluarkan lateks atau getak karet,” tukasnya.

Dampak musim kemarau sejak April – September 2026 selama enam bulan produksi karet di Industri karet Standar Indonesia Rubber (SIR) sekitar 54.680 ton SIR mengalami penurunan 15,7 persen. Kalau di konversikan ke bokar terjadi kekurangan pasokan Bokar sekitar 20.350 ton. 

(banjarmasinpost.co.id/salmah)