GUBERNUR Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menargetkan realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 di atas 95 persen. Target tersebut disampaikan dalam kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026-Januari 2027, Senin (16/11/2026).
Selain mengejar realisasi anggaran, Mualem juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keseriusan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam melaksanakan program pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, target realisasi APBA di atas 95 persen masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data monitoring per 16 November 2026, realisasi keuangan baru mencapai 74,09 persen. Sementara itu, target hingga 30 November ditetapkan sebesar 78,21 persen. Artinya, masih terdapat selisih 4,12 poin persentase yang harus dikejar dalam waktu kurang dari dua pekan.
Untuk mencapai target di atas 95 persen, pemerintah masih harus meningkatkan realisasi sedikitnya 20,91 poin persentase dalam waktu sekitar 45 hari hingga tutup tahun anggaran.
Kesenjangan antara capaian dan target tersebut semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh. Sebab, percepatan realisasi bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan hanya melalui instruksi gubernur dan rapat koordinasi. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap SKPA, terutama untuk mengetahui penyebab lambannya pelaksanaan kegiatan. Apakah persoalannya berada pada perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, atau lemahnya koordinasi antarperangkat daerah?
Kita tentu berharap target di atas 95 persen bukan sekadar angka yang ingin dicapai menjelang tutup tahun. Pemerintah harus memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai percepatan justru melahirkan budaya kejar tayang yang berisiko mengorbankan kualitas pekerjaan fisik maupun akuntabilitas penggunaan anggaran.
Selain itu, tingginya realisasi keuangan juga tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan. Penyerapan anggaran harus sejalan dengan kemajuan pekerjaan dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, SKPA yang lamban perlu dievaluasi, hambatan kegiatan harus segera diselesaikan, dan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan mesti diperketat. Publik juga berhak mengetahui perkembangan realisasi dan kendala yang dihadapi masing-masing perangkat daerah.
Keberhasilan pengelolaan APBA tidak semestinya hanya diukur dari pencapaian target penyerapan di atas 95 persen. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Aceh masih memiliki waktu untuk membuktikan keseriusannya. Namun, waktu yang semakin terbatas harus dijawab dengan kerja nyata, percepatan yang terukur, dan pengawasan yang ketat. APBA adalah uang rakyat, sehingga manfaatnya harus benar-benar kembali kepada rakyat.(*)
POJOK
Target realisasi APBA di Atas 95 Persen.
Ya dimaklumi, namanya juga target.
Foto Gibran diturunkan di kantor Gubernur Aceh.
Gibran saja mundur, kenapa fotonya dipertahankan.
Asnawi resmi dilantik jadi Kadis PUPR Aceh.
Kita harap kali ini lumayan lama bertahan, hehehe.
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.