TRIBUN-TIMUR.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan (KSPSI Sulsel) mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 minimal 10 persen.
Jika disetujui, upah minimum bertambah Rp 392.123 menjadi Rp 4.313.357.
“Sesuai rapat pendahuluan, tadi sudah mengadakan pengusulan bahwa SPSI mengusulkan UMP sebesar 10 persen, atau minimal 10 persen. Itu perjuangan kita,” kata Ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas, Selasa (17/11/2026).
UMP Sulsel saat ini ditetapkan Rp 3.921.234, naik 7,21 persen atau sekira Rp 263.561 dibandingkan UMP 2025 senilai Rp 3.657.527.
Ia berharap pembahasan penetapan upah minimum tahun depan menghasilkan kenaikan lebih baik bagi pekerja.
Basri juga menginginkan norma baru dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan dapat memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan buruh.
Baca juga: UMP 2027 Belum Jelas, Disnaker Toraja Utara Akui Penerapannya Tak Mudah
“Insyaallah jauh lebih baik. Kita harap dengan norma baru ini kenaikan (10 persen),” kata Basri.
Selain kenaikan UMP, KSPSI Sulsel juga memperjuangkan penerapan upah minimum sektoral.
Besarannya diusulkan berada pada kisaran 2 hingga 5 persen, menyesuaikan karakteristik dan jenis pekerjaan masing-masing sektor.
“Kita akan perjuangkan upah sektoral. Upah sektoral itu tergantung sektornya, domainnya antara 2 sampai 5 persen, tergantung sektor pekerjaan itu,” jelas Basri.
Basri menjelaskan, UMP Sulsel seharusnya menjadi acuan pengupahan bagi pekerja dengan masa kerja nol hingga satu tahun.
Sementara pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun harus mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah yang diterapkan perusahaan.
“Kita berharap untuk 2027, UMP berlaku kepada pekerja 0 sampai 1 tahun. Di atas 1 tahun, wajib pengusaha menerapkan struktur skala upah,” ujarnya.
Menurut Basri, struktur dan skala upah menjadi instrumen penting untuk memastikan pekerja memperoleh peningkatan penghasilan seiring bertambahnya masa kerja, kompetensi, tanggung jawab jabatan, hingga tingkat pendidikan.
Dengan mekanisme tersebut, pengupahan tidak semestinya disamaratakan hanya berdasarkan angka UMP.
Pekerja yang memiliki pengalaman dan kemampuan lebih seharusnya memperoleh upah di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah.
“Penilaian persentase kenaikan struktur skala upah itu berdasarkan masa kerja, ada kompetensi jabatan, dengan tingkat pendidikan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pekerja itu. Itu ada kelebihan persentase dari UMP yang ditetapkan,” jelas Basri.
Persoalan penerapan struktur dan skala upah selama ini menjadi perhatian serikat pekerja.
Sebab, ketentuan mengenai kewajiban tersebut telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan.
Namun, pelaksanaannya di tingkat perusahaan masih perlu dipastikan.
Basri menilai keberadaan aturan saja tidak cukup jika tidak diikuti pengawasan dan penegakan.
Perusahaan harus memiliki struktur pengupahan yang transparan agar pekerja mengetahui dasar penentuan gaji dan peluang peningkatannya.
Karena itu, KSPSI mendorong penguatan aturan di tingkat daerah melalui peraturan gubernur maupun peraturan daerah.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penerapan struktur dan skala upah sekaligus memberikan kepastian bagi pekerja dan pengusaha.
“Inilah yang kita perjuangkan melalui perda, melalui pergub, agar 2027 peraturan gubernur itu bisa diberlakukan terkait struktur skala upah,” katanya.
Jaga Daya Beli
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar (UNM), Sahade M.Pd, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berpatokan pada angka pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan UMP.
Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
“Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa kenaikan upah benar-benar menjaga daya beli pekerja, sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” kata Sahade, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi memang menjadi indikator penting dalam menentukan kebijakan pengupahan.
Namun, kedua indikator tersebut tidak cukup jika pemerintah mengabaikan kebutuhan riil pekerja.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menunjukkan kesejahteraan buruh ikut meningkat.
Begitu pula kenaikan upah yang secara nominal terlihat besar belum tentu memberikan dampak signifikan apabila harga kebutuhan pokok bergerak lebih cepat.
“Sebagai contoh, ketika pertumbuhan ekonomi suatu provinsi mencapai 5 persen, sementara harga pangan, biaya transportasi, perumahan, pendidikan, dan kesehatan meningkat, kenaikan upah yang hanya mengikuti angka pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu mempertahankan daya beli buruh,” kata Sahade.
Kondisi tersebut dinilai semakin berat bagi pekerja berpendapatan rendah. Sebab, sebagian besar pengeluaran rumah tangga mereka terkonsentrasi pada kebutuhan pokok.
Ketika harga pangan dan kebutuhan dasar meningkat, ruang untuk memenuhi kebutuhan lainnya semakin terbatas.
Karena itu, Sahade menekankan pentingnya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan substantif dalam penetapan upah minimum.
KHL tidak seharusnya dipandang sebatas daftar komponen konsumsi, melainkan menjadi gambaran standar kehidupan minimum yang layak bagi pekerja.
“Apalagi, pengeluaran rumah tangga pekerja berpendapatan rendah umumnya lebih terkonsentrasi pada kebutuhan pokok. Di sinilah pentingnya KHL. KHL bukan sekadar daftar kebutuhan konsumsi, melainkan representasi standar kehidupan minimum yang manusiawi,” katanya.
Sahade mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada pendekatan administratif dalam menetapkan UMP.
Angka pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya tercermin pula dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja.
“Menurut saya, pemerintah harus menghindari pendekatan yang terlalu administratif dalam menetapkan UMP. Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi, tetapi kesejahteraan pekerja justru mengalami stagnasi," ujar akademi UNM.
Pertumbuhan ekonomi seharusnya memberikan manfaat yang lebih merata, termasuk melalui peningkatan pendapatan tenaga kerja.
Meski demikian, ia mengingatkan kebijakan kenaikan upah juga harus memperhitungkan keberlanjutan dunia usaha.
Penetapan upah yang tidak mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan perusahaan berpotensi menambah beban biaya produksi.
Dalam kondisi tertentu, tekanan biaya tersebut dapat mempersempit margin usaha dan mendorong perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja.
Dampaknya, jumlah pekerja informal berpotensi meningkat dan daya saing industri melemah.
Karena itu, kebijakan pengupahan perlu mencari titik keseimbangan.
Kesejahteraan buruh harus diperkuat, tetapi dunia usaha juga membutuhkan kepastian agar tetap mampu beroperasi, berkembang, dan mempertahankan tenaga kerjanya.
Tiga Catatan Pengupahan
Sahade menawarkan tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan UMP.
Pertama, menjadikan KHL sebagai instrumen pembanding yang substantif.
Hasil perhitungan kebutuhan hidup pekerja perlu diperhatikan dalam pembahasan upah, bukan sekadar menjadi pelengkap dari formula kenaikan tahunan.
“Apabila hasil perhitungan KHL lebih tinggi daripada hasil formula kenaikan upah, pemerintah dan Dewan Pengupahan Daerah harus membahas penerapan nilai yang lebih tinggi sesuai amanat undang-undang,” jelas Sahade.
Kedua, penetapan UMP harus menggunakan data kondisi daerah.
Pemerintah perlu memperhitungkan perbedaan harga pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan antarkabupaten/kota.
Menurutnya, kebutuhan hidup pekerja di setiap wilayah tidak selalu sama.
Karena itu, kebijakan pengupahan harus mampu membaca kondisi ekonomi daerah agar angka yang ditetapkan tidak jauh dari realitas pengeluaran masyarakat.
Ketiga, Dewan Pengupahan Daerah harus menjadi ruang dialog yang independen, transparan, dan partisipatif.
Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus memiliki kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan data dan kondisi riil.
“Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus diberikan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan data dan kondisi riil,” tutupnya.
Dengan demikian, pembahasan UMP Sulsel 2027 tidak hanya berkaitan dengan besaran kenaikan upah, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut mampu menjaga daya beli, memenuhi kebutuhan hidup layak, serta memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia usaha.
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.