TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Kantor Wilayah (Kanwil) 03 Palembang masih menunggu arahan dari kantor pusat terkait kasus penipuan bermodus layanan pelanggan (customer service/CS) yang menimpa SD Negeri 57 Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.

Humas BNI Kanwil 03 Palembang mengatakan belum bisa memberikan tanggapan sebab BNI Kanwil 03 Palembang masih melakukan koordinasi dengan BNI pusat.

"Kita masih menunggu jawaban dari pusat," kata Ais singkat saat dikonfirmasi TribunSumsel.com, Kamis (19/11/2026).

Kronologi Kasus

Kasus penipuan bermodus layanan pelanggan (customer service/CS) bank palsu yang menimpa SD Negeri 57 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, menyisakan trauma bagi pihak sekolah.

Pasalnya, dana milik sekolah sebesar Rp 581 juta yang diperuntukkan membayar pekerjaan pembangunan sempat raib dari rekening akibat ulah penipu.

Beruntung, kasus tersebut berhasil diungkap Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Dari total dana yang dibobol, sebesar Rp 500 juta berhasil dikembalikan ke rekening sekolah.

Sementara itu, Rp 81 juta lainnya tidak dapat dikembalikan karena diduga telah dinikmati dua tersangka yang kini telah ditangkap Polda Sumsel.

Baca juga: Uang Rp581 Juta Milik SD Negeri di Prabumulih Raib, Ditipu Ngaku CS BNI, 2 Pria Ditangkap di Jateng

Operator SDN 57 Prabumulih, Irwan Yulius, menceritakan kronologi penipuan yang dialami pihak sekolah saat ditemui di lingkungan sekolah.

Menurut Irwan, kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu, Agustus 2026.

Saat itu, dirinya yang berada di sekolah diminta kepala sekolah untuk mentransfer dana kepada pihak ketiga terkait pekerjaan pembangunan sekolah.

Irwan yang telah bertugas sebagai operator sekolah sejak 2012 kemudian membuka komputer dan hendak melakukan transaksi melalui aplikasi perbankan.

Di tengah kondisi tersebut, tiba-tiba ada telepon masuk ke nomor kepala sekolah dari seseorang yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan BNI Direct.

Orang tersebut menyampaikan bahwa akun sekolah sedang mengalami kendala sehingga tidak bisa menerima kode OTP (One Time Password).

"Saat itu saya percaya dan kemudian pelaku yang mengaku petugas bank itu mengarahkan agar saya mengikuti instruksi melalui sambungan telepon. Kemudian pelaku meminta kode OTP, kesalahan dari kami karena menganggap petugas bank jadi percaya saja dan memberikan," katanya.

Irwan mengaku, setelah kode OTP diberikan, akun aplikasi perbankan sekolah justru tidak bisa digunakan selama beberapa jam.

Namun, tak lama kemudian, ia menerima notifikasi di telepon genggam mengenai adanya tiga transaksi keluar dari rekening sekolah.

Masing-masing transaksi sebesar Rp 81 juta, Rp 250 juta, dan Rp 250 juta.

"Setelah adanya notifikasi itu baru sadar kalau itu penipuan," lanjutnya.

Menyadari telah menjadi korban kejahatan siber, pihak sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut kepada BNI, Polres Prabumulih, Polda Sumsel, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Karena kejadian Sabtu jadi kita telepon ke BNI Pusat dan ke Polres serta menghubungi pihak OJK dari kepolisian untuk pemblokiran nomor rekening, akhirnya Senin itu Rp 200 juta berhasil diblokir dan Rp 81 juta tidak," ceritanya.

Selanjutnya, pada September 2026, pihak sekolah mendapat informasi dari Polda Sumsel bahwa dana sebesar Rp 500 juta berhasil dikembalikan melalui bantuan OJK dan masuk kembali ke rekening sekolah.

"Setelah laporan, sekitar bulan sembilan kami mendapat informasi dari Polda bahwa uang sudah dikembalikan sebesar Rp 500 juta dan masuk lagi ke rekening. Sedangkan yang Rp 81 juta sudah diambil pelaku," bebernya.

Irwan menjelaskan, dana ratusan juta rupiah tersebut sedianya digunakan untuk rehabilitasi gedung atau pembangunan sekolah.

Anggaran itu bersumber dari dana rehabilitasi, bukan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Akibat kejadian tersebut, pelaksanaan pembangunan sempat terhambat selama beberapa minggu. Namun, setelah kondisi keuangan kembali membaik, pekerjaan pembangunan dapat dilanjutkan dan berjalan normal.

Pasca kejadian, pihak SDN 57 Prabumulih juga mengubah mekanisme transaksi keuangan.

Mereka tidak lagi melakukan transfer melalui aplikasi perbankan, tetapi memilih datang langsung ke kantor bank untuk bertransaksi.

Sementara itu, terkait dana Rp 81 juta yang tidak berhasil dikembalikan, pihak sekolah terpaksa melakukan penggantian menggunakan dana pribadi kepala sekolah.

"Untuk Rp 81 juta ya kami ganti sendiri pak bersama kepala sekolah, kami tanggung jawab karena ini merupakan kelalaian," katanya seraya mengaku masih trauma dengan penipuan yang dialami tersebut.

 

 

Ikuti dan Bergabung di Saluran WhatsApp TribunSumsel.com

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.