TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, mengingatkan pentingnya menjaga kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Menurutnya, kewenangan tersebut harus tetap dihormati di tengah upaya menyelaraskan regulasi pusat dan daerah. Sebab, harmonisasi aturan tidak boleh justru mengabaikan kebutuhan maupun karakteristik masing-masing daerah.

Hal itu disampaikan GKR Hemas saat membuka Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam forum bertema 'Membangun Ekosistem Regulasi Pusat-Daerah' tersebut, GKR Hemas menekankan perlunya komitmen bersama untuk membangun sistem regulasi yang sehat, selaras, dan efektif diterapkan.

"Kita hadir bersama untuk merajut komitmen guna membangun ekosistem regulasi pusat dan daerah yang tentu lebih sehat, selaras, dan efektif," ujar GKR Hemas.

Ia menilai, pembenahan regulasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya disharmoni peraturan, tumpang tindih kewenangan, hingga keterbatasan tenaga perancang peraturan perundang-undangan di daerah.

Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, Perda yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.

GKR Hemas menegaskan, pembentukan regulasi daerah harus ditempatkan dalam kerangka otonomi daerah. Artinya, upaya menyelaraskan aturan dengan kebijakan nasional tetap harus memberikan ruang bagi daerah menjalankan kewenangannya.

Dialog Nasional ini turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Anggota BULD DPD RI asal Riau H. Abdul Hamid dan Muhammad Mursyid, serta para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Senator Riau H. Abdul Hamid juga menyoroti perlunya penyederhanaan mekanisme konsultasi dan harmonisasi antarkementerian, peningkatan kompetensi tenaga perancang regulasi daerah, serta penguatan peran BULD DPD RI.

Ia berharap forum tersebut dapat membantu mengurai persoalan pembentukan Perda dan Ranperda, termasuk penyelesaian persetujuan substansi Ranperda RTRW Provinsi Riau yang belum tuntas sejak kesepakatan rapat pada 10 September 2025.

Melalui dialog tersebut, DPD RI mendorong terbangunnya hubungan regulasi pusat dan daerah yang lebih seimbang sehingga otonomi daerah tetap berjalan dan kepastian hukum dapat terwujud.(Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

 

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.