Oleh: Jufri Rahman

Ketua Umum HIPIIS Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Orientasinya bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memutus mata rantai keuntungan ekonomi dari kejahatan serta mengembalikan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum kepada negara dan masyarakat.

Namun, di balik tujuan tersebut, terdapat persoalan mendasar: semakin besar kewenangan negara untuk mengambil alih aset, semakin besar pula tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak warga negara.

Karena itu, perampasan aset harus ditempatkan dalam keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, dan prinsip negara hukum.

Negara harus memiliki kekuatan untuk merampas hasil kejahatan, tetapi tidak boleh memiliki keleluasaan untuk merampas hak warga negara secara sewenang-wenang.

Dimensi Kritis Pasal 3 Huruf b: Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Pasal 3 huruf b memperkenalkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Secara filosofis, pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa aset hasil kejahatan tidak boleh kehilangan status hukumnya hanya karena pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena alasan hukum tertentu.

Pendekatan ini memiliki relevansi dalam pemulihan aset, tetapi sekaligus menyimpan persoalan hukum yang serius.

Pertanyaan kritisnya adalah: ketika seseorang belum dinyatakan bersalah melalui putusan pidana, bagaimana negara memastikan bahwa aset yang dirampas benar-benar memiliki hubungan dengan tindak pidana?

Di sinilah diperlukan pembuktian yang objektif, hubungan kausal antara aset dan tindak pidana, kesempatan bagi pemilik atau pihak ketiga untuk membela haknya, serta pemeriksaan pengadilan yang independen.

NCB tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan prinsip praduga tak bersalah. Perbedaan antara proses perampasan aset dan proses pemidanaan harus tetap dipertahankan.

Dimensi Kritis Pasal 7 Ayat (2)

Pasal ini perlu mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan ruang penerapan mekanisme perampasan aset dan konsekuensi hukumnya.

Dalam pembahasan, perlu dipastikan bahwa ketentuan ini tidak ditafsirkan sebagai legitimasi untuk merampas aset hanya berdasarkan dugaan, ketidakwajaran kekayaan, atau ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal-usul hartanya.

Prinsip yang harus dijaga adalah:

 • Harus terdapat dasar hukum yang jelas mengenai objek aset yang dapat dirampas.

 • Hubungan aset dengan tindak pidana harus dapat diuji melalui pembuktian.

 • Pemilik aset dan pihak ketiga yang beritikad baik harus memperoleh kesempatan membela haknya.

 • Pengadilan harus menjadi pengendali akhir atas keputusan perampasan.

Dengan demikian, Pasal 7 ayat (2) harus dibaca dalam satu kesatuan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak milik.

Kedudukan Penyidik: Aktor Utama dalam Penelusuran, Pemblokiran, dan Penyitaan Aset

Menurut saya, salah satu aspek paling strategis sekaligus paling sensitif dalam pengaturan perampasan aset adalah penempatan penyidik sebagai aktor utama dalam proses penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan.

Penyidik berada pada posisi sentral karena memiliki kewenangan untuk:

 • Penelusuran aset (asset tracing): mencari, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengungkap asal-usul, keberadaan, serta kepemilikan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

 • Pemblokiran aset (asset freezing): menghentikan sementara transaksi atau aktivitas penguasaan aset untuk mencegah pengalihan, penyembunyian, atau penghilangan barang bukti.

 • Penyitaan aset (asset seizure): mengambil alih sementara penguasaan aset untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.

Persoalan kritis: Konsentrasi kewenangan

Penempatan penyidik sebagai aktor utama memang dapat mempercepat pemulihan aset. Namun, konsentrasi kewenangan penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan dalam satu rangkaian tindakan juga mengandung potensi ancaman laten.

Ada tiga risiko yang perlu diantisipasi:

Pertama, penyalahgunaan diskresi.

Apabila penilaian mengenai dugaan keterkaitan aset dengan tindak pidana terlalu bergantung pada subjektivitas penyidik, tindakan hukum dapat berpotensi digunakan secara tidak proporsional.

Kedua, potensi kriminalisasi dan tekanan ekonomi.

Pemblokiran dan penyitaan yang dilakukan secara keliru dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi seseorang atau badan usaha, bahkan sebelum pengadilan memutuskan perkara.

Ketiga, potensi konflik kepentingan dan selektivitas penegakan hukum.

Tanpa pengawasan yang efektif, kewenangan penyidik berpotensi digunakan secara tidak konsisten atau dipengaruhi kepentingan di luar penegakan hukum.

Karena itu, perlu dibangun pemisahan yang tegas antara kewenangan penyidikan, kewenangan pengajuan permohonan perampasan oleh Jaksa Pengacara Negara, kewenangan memutus oleh pengadilan, dan kewenangan pengelolaan aset oleh lembaga yang ditunjuk.

Penyidik boleh menjadi pintu masuk penegakan hukum, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya penentu nasib kepemilikan aset seseorang.

Agenda Pengamanan Konstitusional

Untuk mencegah penyimpangan dalam implementasi, terdapat lima prinsip pengamanan yang perlu ditegakkan:

 • Pengawasan pengadilan terhadap tindakan pembekuan dan penyitaan sesuai mekanisme undang-undang.

 • Standar pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

 • Perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

 • Pengawasan independen terhadap tindakan aparat penegak hukum.

 • Transparansi dan audit terhadap pengelolaan aset yang telah disita maupun dirampas.

Tujuannya adalah memastikan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Refleksi Filosofis

Pada akhirnya, perampasan aset merupakan ujian bagi kedewasaan negara hukum.

Kita membutuhkan aparat yang tegas dalam memberantas korupsi, tetapi juga membutuhkan sistem yang mampu mengawasi ketegasan itu agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Kita membutuhkan penyidik yang memiliki keberanian menelusuri kekayaan hasil kejahatan, tetapi keberanian tersebut harus berjalan bersama integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Sebab, kewenangan yang besar tanpa pengawasan akan melahirkan risiko penyalahgunaan. Dan hukum yang kehilangan keseimbangan antara kekuasaan dan perlindungan hak pada akhirnya dapat menjauh dari tujuan keadilan itu sendiri.

Jangan sampai instrumen yang dirancang untuk merampas kekayaan hasil kejahatan justru menjadi instrumen untuk merampas kepastian hukum dan rasa aman masyarakat.

Negara harus tegas terhadap kejahatan, tetapi harus lebih tegas lagi terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatnya sendiri.(*)

Contact to : xlf550402@gmail.com


Privacy Agreement

Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.